my home

my home
Tidore Island

Sabtu, 10 Maret 2012

Patologi Birokrasi




BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit (bureau patology), seperti Parkinsonian (big bureaucracy), Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (bureaucratic polity), ketimbang citra yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti yang dikandung misalnya, dalam birokrasi Hegelian dan Weberian.
Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah (red-tape). Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang memfungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur dalam proses pemerintahan. Birokrasi, dalam keadaan demikian, hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat.
Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari ''jalan pintas'' dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari ''kesempatan'' dalam ''kesempitan'' agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya.
Apabila ditelusuri lebih jauh, gejala patologi dalam birokrasi, menurut Sondang P. Siagian, bersumber pada lima masalah pokok. Pertama, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme.
Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.
Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan ''penggemukan'' pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya. Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif.
Kelima, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih.
Atas dasar tersebut diatas maka kami membuat makalah yang berjudul patologi biroksari karena perilaku aparatur ini.
1.2 Identifikasi Masalah
Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1.      Apa definisi dari patologi birokrasi ?
2.      Apa saja jenis patologi birokrasi yang ditimbulkan oleh prilaku aparat ?
3.      sejauh mana patologi birokrasi telah terjadi di Indonesia dan apa saja akibat yang ditimbulkannya ?
4.      Apa solusi konkrit untuk menghapus patologi birokrasi di Indonesia ?

1.3Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1.      mendefinisikan secara jelas mengenai patologi birokrasi
2.      mendeskripsikan jenis-jenis patologi birokrasi karena prilaku aparat
3.      untuk mengetahui sejauh mana patologi birokrasi telah terjadi di Indonesia dan apa saja akibat yang ditimbulkannya
4.      untuk mencoba menganalisis dan memberikan solusi terhadap birokrasi yang terjadi di Indonesia
5.      untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Birokrasi pemerintahan Indonesia
1.3Metode Penulisan
Dalam penulisan makalah ini, penulis  menggunakan metode mengumpulkan informasi dari artikel, buku-buku, dan internet serta penulis melakukan analisis terhadap informasi tersebut.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Patologi Birokrasi

Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan.
Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status.
2.2 Gejala patologi dalam birokrasi
Apabila ditelusuri lebih jauh, gejala patologi dalam birokrasi, menurut Sondang P. Siagian, bersumber pada lima masalah pokok. Pertama, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme. Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan ”penggemukan” pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya. Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif. Kelima, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih.

2.3 Jenis-jenis patologi birokrasi
1. Penanganan berlarut
2. Penyimpangan prosedur
3. Penyalahgunaan wewenang
4. Praktek KKN/imbalan
5. Melalaikan kewajiban
6. Pemalsuan
7. Nyata-nyata berpihak/Politis
8. Penggelapan barang bukti
9. Bertindak tidak layak
10. Intervensi
11. Inkompetensi

2.4 Faktor penyebab patologi birokrasi Menurut JW Schoorl (1984):
1. Kekurangan Administrator yang cakap
2. Besarnya jumlah aparat birokrasi
3. Luasnya tugas pemerintahan
4. Anasir tradisional (nepotisme, patrimonial, hirarkis)
5. Sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi.
Menurut Miftah Thoha (2003), Peter M. Blau dan Marshal W Meyer (2000), Taliziduhu Ndraha (2003):
1. Lemahnya faktor moral
2. Gaji rendah
3. Sistem rekrutmen dan promosi tidak baik
4. Aturan dan mekanisme kerja belum jelas
5. Birokrasi berpotensi politis
6. Lemahnya pengawasan

2.5 Implikasi patologi birokrasi
• Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara.
• Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan.
• Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.
2.6 Melacak Gejala Patologi dalam Birokrasi

Aparat birokrasi tidak dibenarkan melakukan partikularisme (korupsi, kolusi, nepotisme maupun primordialisme) dalam administrasi kepegawaian ataupun dalam menjalankan fungsinya sebagai public servant. Perekrutan pegawai yang sebelumnya didasarkan pada patronage system, spoil system dan nepotisme, sebaiknya segera diubah dengan merit system atau carier system, sehingga terjamin peningkatan mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi dalam birokrasi. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat, apa pun jenisnya, harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel.
Kita seperti dihadapkan pada persoalan besar, mengapa masalah KKN sebagai manifestasi empiris gejala patologi (penyakit) birokrasi kian merebak. Padahal, dalam Sidang Tahunan 2002 lalu, MPR juga telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. MPR telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Megawati Soekarnoputri agar membangun kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab. Serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, dan teladan masyarakat.
2.7 Korupsi, Sebuah Patologi Birokrasi

Akhir-akhir ini, kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat KPK yang berdampak pada perseteruan antara KPK dengan pihak kepolisian, semakin ramai. Publik bahkan mengilustrasikan kasus ini sebagai Cecak versus Buaya. Karena itu pula, logis apabila dibentuk tim Pencari Fakta yang sifatnya independen untuk meneliti kontroversi seputar kasus tersebut.
Tampaknya, upaya pemberantasan korupsi masih memerlukan nafas yang amat panjang. Soalnya, penyakit birokrasi yang satu ini sudah sedemikian jauh menerobos masuk dan menggerogoti tubuh negara.
Bahkan terkesan telah mendarah daging dalam masyarakat kita. Ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang berdampak luas terhadap pembangunan dan terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan, salah satu indikator yang cukup baik untuk melihat adanya praktik korupsi akan tercermin pada tingkat kebocoran anggaran pembangunan setiap tahunnya.
Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk memperkaya diri, keluarga, kerabat dan golongan tertentu. Karena itu, masalah korupsi lebih berbahaya dari kemiskinan.
Korupsi memang masih menjadi hantu di tengah kehidupan kita. Apalagi, perilaku korup itu dapat berbentuk transaksi politik dengan cara menjual kebijakan negara untuk kepentingan pribadi, kerabat serta kelompok tertentu.
Di samping itu, korupsi dapat menghalangi terciptanya tatanan pemerintahan yang baik sebab tiga komponen yang dapat mendukung terwujudnya good governance seperti negara, rakyat dan sektor swasta dapat berjalan timpang.
Untuk itu, agar supaya korupsi dapat dideteksi seawal mungkin dan jangan sampai berlarut-larut, maka kesetaraan dari tiga komponen good governance mutlak diperlukan. Artinya, mekanisme pemerintahan berada dalam posisi yang seimbang, selaras, kohesif dan kongruen.
Tentu saja, terciptanya keseimbangan dari ketiga komponen itu amat tergantung pada adanya kemauan baik untuk selalu berpegang pada ditegakkannya supremasi hukum secara konsekuen.
Oleh sebab itu, aparat negara haruslah memiliki kemampuan profesional untuk bukan saja mempertahankan dan memacu pembangunan ekonomi serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan teknologi, tapi juga sekaligus harus mampu mendistribusikan output pembangunan secara adil dan merata serta mengentaskan keluarga miskin melalui strategi empowerment.
Hanya saja, yang seringkali menjadi masalah adalah kualitas profesional apa yang diperlukan oleh aparat negara dalam melaksanakan fungsinya yang amat kompleks. Lagi pula, birokrasi begitu potensial sebagai tempat berkembang biaknya praktik korupsi karena sumber kekuasaan yang dimilikinya.
Biasanya, di negara berkembang, birokrasi acapkali dianggap sebagai personifikasi negara yang memiliki hak monopoli informasi dan cenderung ditempatkan dalam status sosial yang tinggi serta memiliki keahlian teknis untuk bekerja dalam masing-masing sektor yang digelutinya. Akibatnya, tindakan korupsi kerapkali terlindungi oleh jaket birokrasi sekalipun semua bentuk korupsi nyaris selalu dilakukan secara rahasia.
Korupsi birokrasi memang lebih terjamin kerahasiannya sebab dibungkus oleh mekanisme kerja yang seolah-olah sah. Selain itu, korupsi birokrasi juga melibatkan penentu kebijakan publik sebagai aktor transaksi dan hak milik publik dianggap sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan. Lagi pula, atribut utama birokrasi terletak pada loyalitas dan kemampuan melaksanakan apa yang diperintahkan atasan.
Sementara itu, budaya patrionalisme dan patron-client menguasai hubungan antara birokrat maupun hubungan antara birokrat dengan komponen lain. Interaksi antara birokrasi dengan kekuatan ekonomi dapat mengubah substansi birokrasi menjadi komprador yang berkolusi dengan kekuatan ekonomi tadi untuk memperkaya diri.
Meski begitu, salah satu kualitas sumberdaya birokrasi yang dituntut oleh good governance adalah kualitas enterpreneurial yang dapat menjembatani negara dan masyarakat. Adapun kompetensi birokrasi lain yang dituntut oleh good governance adalah kemampuannya mewadahi antara the state dan civil society.
Hal ini tersirat baik dalam konsep good governance yang dianggap merupakan cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik. Masalahnya, birokrasi haruslah mampu memberikan pelayanan publik dengan adil dan inklusif.
Dengan demikian tentu hal ini menuntut kemampuan untuk memahami dan mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta merumuskannya dalam kebijakan, perencanaan dan mengimplementasikannya.
Birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan enabling social setting. Pola perilaku birokrat terbentuk antara lain melalui keteladanan. Oleh karena itu, sikap elite amat menentukan sosok profesionalisme birokrasi.
Proses rekrutmen yang objektif, kondisi kerja yang kondusif dan pelatihan yang menggunakan metodik dan deduktif yang tepat merupakan wacana pembentukan profesionalisme yang efektif. Dalam pembentukan profesionalisme tentu memerlukan kontrol sosial dari masyarakat sipil.
Jika tidak, lemahnya tanggung jawab birokrasi untuk melayani rakyat jelas berdampak pada kepentingan rakyat. Konsekuensinya, misi menuju sebuah pemerintahan hanya akan menambah kompleksitas persoalan dan bukannya memecahkannya.
Oleh sebab itu, dalam pelayanan publik sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengubah paradigma, strategi dan orientasi yang selama ini hanya digerakkan oleh peraturan birokrasi menjadi strategi yang berfokus pada pelayanan publik. Dan upaya itu pasti memerlukan transformasi lembaga dan sebaiknya harus dimulai dengan transformasi personal.
Ini berarti yang dibutuhkan dalam transformasi adalah penyusunan tujuan sistem layanan sebagai faktor pendorong perubahan. Sedangkan masalah moralitas memang abstrak jika dimaknai hanya sekadar sebagai etika efisiensi dan efektivitas layaknya yang ada di sektor privat.
Namun sesungguhnya moralitas merupakan dasar yang sangat konkret jika pemahamannya kita arahkan pada sebuah konsep birokrasi yang manusiawi, yaitu tipe birokrasi yang menghargai hak rakyat secara penuh.
Untuk mentransformasikan nilai-nilai moral tentu bukan sekadar membalikkan tangan tapi butuh sebuah proses dan kesungguhan. Birokrasi yang bermoral, berarti birokrasi yang meletakkan aspek pelayanan pada rakyat tanpa berusaha mengeksploitasinya ke dalam aspek yang amat urgen.


BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Patologi birokrasi dikaitkan dengan keprilakuan
Di Negara dan pemerintahan manapun, para anggota birokrasi disebut sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Dengan predikat demukian, mereka diharapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi tersebut. Keseluruhan perilaku para anggota birokrasi tercermin pada pelayanan kepada seluruh masyarakat. Karena penerapan prinsip fungsionalisasi, spesialisasi dan pembagian tugas, sudah barang tentu terdapat bagian masyarakat yang menjadi “clientele” suatu instansi tertentu. Sebagai prinsip dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada para klientelenya harus bersifat adil, cepat, ramah dan tanpa diskriminasi. Karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai negeri adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani, hendaknya terwujud dalam praktik administrasi Negara sehari-hari, sebab apabila tidak ada, ungkapan tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Dengan kata lain, teramat parting untuk mengupayakan agar para anggota birokrasi menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan peranannya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Dari segi inilah, parting dipaltami patologi birokrasi yang ber-sumber dari keperilakuan.    Pemahaman perilaku dalam kaitannya dengan patologi birokrasi, mutlak perlu disoroti dari sudut pandang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku dalam suatu birokrasi tertentu. Telah dimaklumi bahwa kultur organisasi suatu birokrasi tak bisa dilepaskan dari kultur sosial di masyarakat luas. Kultur organisasi parting dipahami karena berperan, antara lain sebagai alat pengendali perilaku para anggota birokrasi pemerintahan. Dikatakan demikian, karena organisasi turut menentuk;m apa yang baik dan tidak baik, yang boleh dan dilarang, hal-hal yang dipandang wajar dan yang tidak wajar. Agar diakui dan diterima sebagai anggota birokrasi yang baik, perilaku yang dituntut daripadanya adalah yang sesuai dengan kultur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan.
Berikut ini, diidentifikasikan dan dibahas berbagai perilaku negatatif atau disfungsional yang harus dicegah, agar jangan sampai ditampilkan oleh para anggota birokrasi yang bersangkutan.
1. Bertindak sewenang-wenang;
Bersumber dari peranan pemerintah dalam tata kehidupan ber-negara, banyak pejabat dan pegawai pemerintahan negara yang karena kedudukan dan jabatannya memiliki wewenang tertentu yang tidak dimiliki oleh warga negara yang lain. Wewenang tersebut bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan dan melekat pada jab?t-an seseorang, bukan pada dirinya sebagai individu.
Contoh-contoh sangat sederhana dari wewenang yang dimiliki pejabat atau pegawai pemerintahan, adalah:
1.      Wewenang para petugas bea cukai memeriksa penumpang dan barang di pelabuhan laut atau bandar udara dalam upaya men-cegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan atau agar pemilik barang membayar bea impor kalau peraturan perundang-undangan menetapkan demikian.
2.      polisi lalu lintas memiliki wewenang menilang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas.
3.      aparat suatu instansi yang mengatur perdagangan berwenang mengeluarkan izin usaha.
4.       aparat yang menangani rnasalah-masalah lingkungan hidup berwenang menindak perusahaan yang melanggar ketentuan tentang batas ambang poiusi udara atau iiinbah industri.
5.      aparat pajak berwenang mengusut wajib pajak yang diduga tidak membayar pajaknya secara benar.
Perilaku yang tidak diharapkan dari para anggota birokrasi adalah penggunaan wewenang yang dirnilikmya itu dengan semena-mena, misalnya dengan bertindak melampaui batas wewenangnya, apalagi menyalahgunakan wewenang tersebut. Sikap "sok berkuasa" jelas bukan sikap dan perilaku yang ditampilkan, apalagi kalau sikap dan perilaku tersebut dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain.


2. Pttfa-imra
Para anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan aparatur pemerintah mengharapkan pemberian pelayanan yang cepat, cennat sekaligus ramah. Dari segi kecepatan misalnya, perlu kejelasan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pelayanan yang diperlukan itu terselesaikan secara tuntas. Dengan kejelasan demikian, warga masyarakat dapat memperkirakan kapan interaksinya dengan aparat yang bersangkutan akan berakhir. Sudah barang tentu, faktor kecepatan bukanlah variabelyangberdiri sendiri. Kecepatan berkaitan dengan kecermatan kedua belah pihak. Artinya, pihak aparatur tidak akan dapat memberikan pelayanan yang cepat apabila pemohon pelayanan tidak atau kurang cermat dalam memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Misalnya, tidak lengkapnya doku-men pendukung permohonan yang dimaksud.
Yang menjadi masalah ialah, apabila pejabat atau pegawai  angkareaa jabatannya harus memberikan pelayanan tersebut, dengan sengaja menunda-nunda penyelesaian tugasnya, misalnya dengan dalih niasih sibuk menyelesaikan tugas yang lain, apalagi kalau kesengajaan itu diiatarbeiakangi oleh motif atau keinginan memperoleh "imbalan" tertentu yang sesungguhnya bukan haknya.
Keadaan seperti itu paling sering terlihat dalam hal seseorang mengajukan permohonan memperoleb izin sebagai dasar baginya melakukan kegiatan tertentu yang apabila berhasil akan mendatang-kan keuntungan materiil bagj yang bersangkutan.
3. Paksaan
Perilaku ini biasanya terlihat pada upaya menekan pihak lain sedemikian rupa, sehingga keinginan yang bersangkutan terpenuhi. Tergantung pada bentuk dan intensity keinginan tersebut, caranya bisa eksplisit dan "kasar" tetapi dapat pula implisit dan "halus". Cara yang eksplisit dan kasar digunakan apabila pihak yang dipaksa nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu yang seandainya lolos akan mendatangkan keuntungan finansial yang besar baginya, misalnya seorang warga masyarakat yang melakukan penyelundupan. Sebaliknya, paksaan dilakukan secara implisit dan halus apabilapejabat ataupegawai yang ingin memperoleh sesuatu menilai bahwa dengan paksaan itulah keinginannya akan terpenuhi.
Dalam pada itu, perlu pula ditekankan bahwa sikap memaksa tidak hanya dapat terjadi dalam interaksi ekstemal seorang pejabat atau pegawai dengan warga masyarakat. Interaksi internal pun dapat diwamai oleh paksaan. Misalnya, tidak mustahil ada pejabat pimpinan yang memaksakan keinginannya pada para bawahannya, meskipun keinginan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang­an yang berlaku. Misalnya, dengan cara tertentu memaksa bawahan sebagainya.
4.  Konspirasi
Yang dimaksud denean konspirasi adalah persekongkolan antara sekelompok orang untuk maksud memberikan sesuatu kepada atasannya agar atasan tersebut menyetuj ui permohonan pegawai bawahan yang bersangkutan, seperti kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan Jersekongkolan dimaksud ospat hanya melibatkan "orang-orang dalam", tetapi dapat pula melibatkan pihak-pihak tertentu di luar birokrasi. Alasannya pun dapat beraneka ragara, akan tetapi biasanya adalah agar pihak-pihak yang terlibat memperole'i keuntungan, atau paling sedikit agar kepentingan mereka tidak dirugikan.
Misalnya, konspirasi yang melibatkan sekelompok orang dalarn oirokrasi yacg berupaya untuk mencegah agar sesuatu keputusan tertentu tidak terlaksana, padahal pelaksanaan keputusan tersebut adalah demi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Contoh nyata adalah konspirasi menentang reorganisasi instansi tertentu. Karena berbagai alasan yang sesungguhnya rasional, seperti peningkatan efisiensi kerja, bisa saja diambil keputusan untuk melaku­kan reorganisasi. Akan tetapi, karena adanya pihak-pihak yang memperkirakan bahwa kepentingannya akan dirugikan, seperti akan kehilangan kedudukan atau jabatan, berbagai upaya dibuat untuk mencegah agar reorganisasi jangan sampai terwujud.
Bukan hal yang mustahil bahwa konspirasi melibatkan orang-orang dari dalam birokrasi dan pihak-pihak tertentu di luar jajaran birokrasi yang bersangkutan. Dinegara-negara yang menganutpaham demokrasi liberal, misalnya, mungkin saja terjadi bahwa pada waktu suatu partai politik berkuasa, pimpinan partai menempatkan orang-orangnya dalam birokrasi pemerintahan, yang kemudian, pada waktu mereka menjadi oposisi, dimanfaatkan untuk menentang berbagai kebijaksanaan pemerintahan yang didominasi oleh partai politik lain yang menjadi saingannya. Dalam situasi demikian, para pejabat dan pegawai tersebut menjadi bagian dari kelompok penekan (pressure group) dan tidak lagi bersifat netral. Konspirasi serupa juga sering terjadi di negara- negara yang dikelola secara otoriter atau di suatu negara yang hanya memiliki satu partai politik, seperti halnya di negara-negara yang menganut paham komunisme. Para pejabat dan pegawai pendukung pimpian negara atau pemerintahan yang otoriter atau diktatorial itu atau pendukung partai tunggal yang berkuasa biasanya membentuk konspirasi yang dimaksudkan untuk menghalangi tindakan para pembaru yang sebenarnya hanya ingin menciptakan suasana yang demokratis dalam penyelenggaraan roda pemerintahan negara.

5. Siapa Takut
            Rasa takut dapat berkembang di kalangan para pegawai negeri terutama pada tingkat pelaksana apabila gaya penyeliaan dan manajerial yang digunakan oleh para pejabat pimpinan buka gaya yang demokratik. Padahal, teori keperilakuan menekankan bahwa gaya demokratiklah yang paling tepat digunakan, karena berangkat dari dan bermuara pada pengakuan dan penghargaan atas harkat dan martabat para bawahan sebagai manusia.
            Dengan perkataan lain, sikap takut dapat terlihat pada cara-cara bertindak yang ekstra hati-hati, antara lain kerena pegawai penerima tugas atau perintah dari atasannya berupaya keras agar tidak berbuat kesalahan. Salah satu alasan utamanya ialah bahwa kalau yang bersangkutan berbuat kesalahan, bukan koreksi dan bimbingan yang bersifat mendidik yang diperoleh dari atasan, melainkan teguran atau ancaman tindakan punitif.
            Dengan mengatakan demikian tentu tidak berarti bahwa seorang pejabat pimpinan tidak boleh mengenakan sanksi terhadap para bawahannya. Bagaimanapun, para bawahan tidak boleh dibiarkan berbuat kesalahan, apalagi kalau berulang kali terjadi dan kesalahan yang diperbuat pun adalah kesalahan yang sama. Akan tetapi merupakan kewajiban para pejabat pimpinan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk tentang cara kerja yang benar.
            Jelaslah,  bahwa agar para bawahan tidak selalu dibayang-bayangi rasa takut, suasana kerja yang demokratis mutlak perlu ditumbuhsuburkan. Dengan demikian para bawahan akan lebih berani mengambil resiko dengan ketentuan bahwa pengambilan resiko itu telah diperhitungkan dengan matang, termasuk resiko berbuat kesalahan. Yang penting ialah, agar kesalahan yang dibuat bukan karena itikad yang tidak baik dan bukan pula kesalahan yang disengaja.


6. Penurunan Mutu
            Dapat dipastikan bahwa pemerintah mana pun mengharapkan agar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, para anggota birokrasi berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan mutu “produk” kerjanya setinggi mungkin.
            Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa dalam birokrasi manapun selalu ada orang yang sifatnya minimalist. Artinya, sudah merasa puas apabila mutu hasil pekerjaannya sekedar memenuhi persyaratan minimum. Ke dalam kategori inilah penurunan mutu dapat dimasukkan. Perilaku penurunan mutu menjadi tergolong sebagai perilaku yang disfungsional, apabila yang bersangkutan sesungguhnya mampu menghasilkan mutu kerja yang tinggi karena pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuhnya mengakibatkannya memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja dengan mutu hasil pekerjaan yang tinggi pula. Akan tetapi, dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, yang bersangkutan tidak berusaha sekuat tenaga dan malah dengan sengaja dan sadar menurunkan mutu hasil pekerjaannya.
            Perilaku negatif demikian dapat berkembang karena berbagai alasan, yang bersumber dari dalam diri orang yang bersangkutan atau karena suasana internal yang terdapat dalam organisasi.
            Jika faktor penyebabnya bersumber dari dalam diri orang yang bersangkutan sendiri, hal itu mungkin, karena motifnya menjadi pegawai negeri bukan pengabdian melainkan sekedar mencari nafkah. Akan tetapi, tidak mustahil bahwa penamilan perilaku negatif seperti itu muncul karena pimpinannyatidak atau kurang menghargai prestasi kerja yang tinggi yang ditunjukkan oleh para bawahannya. Karena ada saja pimpinan yang mempunyai persepsi bahwa prestasi tinggi para bawahannya justru merupakan ancaman terhadap kedudukan pimpinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan mutu kerja para bawahan harus dikaitkan dengan perbaikan sikap para bawahan yang bersangkutan dan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi terwujudnya semangat kerja yang setinggi mungkin.
            Memang benar, bahwa rendahnya mutu hasil pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat merupakan akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak tinggi. Dalam hal demikian, penanganannya harus berbeda dibandingkan dengan situasi adanya unsur kesengajaan. Salah satu jalan keluar yang dapat dan harus di tempuh adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang pada mulanya mungkin bersifat fungsional, promosional, teknis, dan administratif tergantung pada sasaran populasinya.
7. Tidak Sopan
            Salah satu hal yang selalu ditekankan dalam pembahasan tentang patologi birokrasi adalah bahwa dalam menjalankan tugasnya, para anggota birokrasi hendaknya jangan berorientasi pada kekuasaan melainkan pada pengabdian dan pelayanan. Orientasi kekuasaan bertolak belakang dengan peranannya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
            Salah satu akibat orientasi kekuasaan yang mungkin timbul ialah sikap tidak sopan dalam interaksi seseorang dengan orang lain karena dengan kekuasaan yang dimiliki ia merasa superior. Dengan orientasi kekuasaan, seseorang ingin dihormati, bahkan ditakuti. Padahal yang didambakan adalah birokrasi yang disegani dan ditaati bukan karena kekuasaannya melainkan karena kemampuannya yang tinggi menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan orientasi kekuasaan seseorang akan cenderung melecehkan pihak yang lain.
            Padahal, dalam suatau masyarakat yang beadab, sikap sopan merupakan bagian tata krama sosial. Karena itu, menumbuhkan dan memelihara sikap sopan di kalangan pegawai negeri terutama di kalangan mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus menempati prioritas tinggi.
8. Diskriminasi
            Para anggota birokrasi pemerintahan adalah abdi negara dan abdi seluruh masyarakat. Makna peranan demikian antara lain ialah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, para pegawai negeri harus bersikap adil, tidak dibenarkan bertindak diskriminatif.
            Jika terjadi perlakuan yang diskriminatif, dasarnya dapat beraneka ragam, misalnya pertimbangan primordialisme yaitu seperti kesukuan dan kedaerahan atau ras, satu almamater, status sosial pihak yang dilayani, dan berbagai pertimbangan subjektif lainnya.
            Apabila dewasa ini, makin sering dikemukakan oelh berbagai pihak agar birokrasi pemerintahan semakin transparan, salah satu alasannya adalah agar para pegawai negeri tidak bertindak diskriminatif. Bertindak adil dan tidak diskriminatif, juga berarti bahwa harus terpelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban para warga yang membutuhkan pelayanan. Dengan transparansi birokrasi, yang membutuhkan pelayanan akan merasa jelas kewajiban apa yang harus dipenuhinya, dan dengan demikian, ia akan memperoleh haknya. Di lain pihak, pejabat/pegawai yang memberikan pelayanan akan mudah dinilai apakah bertindak adil atau tidak.
            Di sinilah terlihat pentingnya keterbukaan suatu birokrasi dalam arti kejelasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bertindak, kriteria pemberian pelayanan yang diutamakan serta bentuk pelayanan apa yang harus diberikan. Jika masing-masing pihak taat kepada ketentuan formal dan kriteria yang terpampang dengan jelas, akan semakin tertutuplah kemungkinan bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak diskriminatif, suatu perilaku yang memang tidak diharapkan ditampilkan. Apabila terjadi, dampaknya ialah citra birokrasi yang bersangkutan akan ternoda.
9. Cara Kerja yang Legalistik
            Negara-negara modern pada umumnya menganut paham bahwa negara dikelola berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Pedoman normatif yang berlaku adalah berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah dan berbagai produk hukum lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
            Dengan demikian, jelas bahwa setiap tindakan anggota birokrasi pemerintahan harus kuat dasar legalitasnya. Namun di sisi lain, kepada birokrasi pemerintahan yang sering dilontarkan tuduhan bahwa dalam menjalankan fungsinya, birokrasi menggunakan pendekatan legalistik yang berlebihan. Ada kalanya memang sukar untuk menarik garis pemisah yang jelas antara “legalitas tindakan” dengan “pendekatan yang legalistik”.
            Rumitnya permasalahan hukum seperti disinggung di muka, sering ditambah oleh kenyataan bahwa terdapat peratura perundang-undangan yang masih berlaku padahal materi yang diatur oelh ketentuan itu dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Karena belum dicabut atau diganti, ketentuan tersebut tentunya tetap berlaku dan para pejabat atau pegawai negeri berkewajiban untuk memberlakukannya. Warga masyarakat, sering memandang sikap birokrasi yang demikian sebagai sikap legalistik yang kaku. Situasi seperti itu memang merupakan dilema bagi suatu birokrasi karena apabila diterapkan, pelaksanaannya tidak akan mencapai sasaran yang seharusnya dicapai. Sebaliknya, apabila dibuka pintu membuat interpretasi yang sesuai dengan tuntutan zaman, tidak mustahil mengarah apad interpretasi subjektif, suatu hal yang diharapkan terjadi.
            Kita mengatasi dilema seperti itu tampaknya terletak pada kerapian dan rasa pengabdian para birokrat yang memang harus jadi pelopor dalam hal ketaatan pada semua ketentuan hukum yang berlaku sambil berupaya menghindari pendekatan legalistik yang kaku, apalagi kalau berakibat pada tidak terselenggaranya administrasi pemerintahan negara sebagaimana mestinya.
10. Dramatisasi
            Dramatisasi, sebagai suatu penyakit birokrasi merupakan salah satu “produk” paksaan yang disertai oleh sikap menaku-nakuti. Salah satu bentuk dramatisasi yang mungkin terjadi adalah membesar-besarkan pelanggaran seseorang, sehingga tidak lagi proporsional dan ancaman hukumannya pun lebih berat dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
            Dramatisasi biasanya dilakukan karena motif memperoleh keuntungan pribadi, misalnya dengan menempuh “penyelesaian” di luar jalur hukum karena penyelesaian demikian memberikan “manfaat” bagi pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
11. Sulit Dijangkau
            Telah dimaklumi, bahwa semakin demokratis suatu masyarakat semakin menonjol pula egalitarianisme dalam interaksi seorang warga masyarakat dengan warga lain, termasuk dengan mereka yang secara kolektif tergolong sebagai “penguasa”. Sebaliknya, di lingkungan masyarakat yang menganut nilai-nilai otoritarianisme atau paternalisme masih dominan, jarak penguasa dengan rakyat biasa pada umunya cukup lebar. Artinya, akses rakyat kepada para penguasa tidak selalu mudah.
            Dalam praktik, jarak tersebut terlihat dalam sulitnya anggota masyarakat menjangkau pajabat atau petugas tertentu, karena di samping keterikatan pada ketentuan-ketentuan protokoler, sering terdapat “tembok birokrasi” yang harus ditembus. Wujud “tembok” dimaksud adalah berbagai jenjang atau hirarki birokrasi.
            Dalam birokrasi yang demokratis, transparan dan terbuka, masalh seperti ini dapat dihindari, karena antara lain, adanya pola dan praktik pendelegasian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada para bawahannya. Dalam sistem kerja yang demikian, jelas terlihat
wewenang apa yang telah didelegasikan kepada siapa. Pada gilirannya pendelegasian wewenang dapat menghilangkan keluhan tentang sulitnya pejabat tertentu dijangkau oleh masyarakat yang ingin berhubungan dengannya.
12. Sikap Tidak Acuh
    Sikap tidak acuh merupakan salah satu akibat orientasi kekuasaan yang dianut oleh para anggota suatu birokrasi. Orientasi demikian sering menjelma dalam bentuk yang menonjolkan pandangan bahwa dialah yang dibutuhkan oleh orang lain. Berbagai hal negatif dapat timbul sebagai akibat perilaku seperti itu. Misalnya membiarkan orang yang membutuhkan pelayanannya menunggu, atau mengulur waktu penyelesaian pemberian pelayanan atau bahkan menyuruh orang tersebut kembali pada waktu yang lain, padahal sebenarnya pelayanan dapat diberikan pada waktu itu.
    Memang mungkin saja, seorang pejabat atau pegawai tidak dapat dengan segera memberikan pelayanan kepada yang memerlukan pelayanan dengan alasan kuat yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, ada tugas yang mendesak untuk diselesaikan, rapat dinas yang tidak mungkin ditinggalkan, atau alasan kuat lainnya. Dalam hal demikian, yang perlu dilakukan adalah pemberian penjelasan, sehingga pihak yang memerlukan pelayanan dapat menerimanya. Dengan cara seperti itu adanya kesan bahwa seorang pejabat atau pegawai bersikap tak acuh dapat dihilangkan, yang pada gilirannya mempunyai arti penting dalam pemeliharaan citra birokrasi yang positif.
13. Tidak Disiplin
    Mematuhi disiplin organisasi merupakan salah satu persyaratan yang mutlak ditaati oleh semua aparatur pemerintah. Kepatuhan pada disiplin organisai menyangkut berbagai segi seperti ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehadiran tepat waktu di tempat petugas, kepatuhan kepada atasan, bekerja berdasarkan kultur organisasi yang disepakati bersama, menjunjung tinggi etos kerja dan tidak berperilaku negatif.
    Disiplin organisasi harus ditegakkan, karenanya pelaku pelanggaran harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, mulai dari yang paling ringan – seperti teguran lisan atau tulisan -  hingga pada yang paling berat yaitu pemecatan yang lazim dikenal dengan istilah “pemberhentian dengan tidak hormat”.
    Hanya saja, dalam pengenaan sanksi tertentu, semua kriteria objektivitas harus terpenuhi. Dengan demikian, dua hal dapat tercapai, yaitu perilaku yang dikenakan sanksi dapat memahami dan menerimanya, sekaligus menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak melanggar disiplin organisasi.
14. Inersia
    Inersia dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, karena kemampuan kerja yang rendah, dan kedua, karena sikap mental. Jika penyebabnya adalah kemampuan kerja yang rendah, dapat dikatakan bahwa upaya menanggulanginya relatif lebih mudah, misalnya dengan pemberian pelatihan tambahan. Lain halnya apabila faktor penyebabnya adalah masalah keperilakuan.
    Banyak pakar yang membandingkan para karyawan organisasi swasta, teruatam organisasi niaga yang biasanya bekerja cepat dengan para pegawai negeri yang terkesan bekerja dengan lamban. Pembandingan itu biasanya berangkat dari pandangan bahwa para karyawan organisasi niaga dituntut bekerja cepat karena pada umumnya menghadapi persaingan dengan organisasi niaga lain yang menghasilkan barang/jasa serupa. Bahkan, ada kalanya persaingan tersebut tidak sehat dan malahan sering dengan melanggar norma-norma etika dan moral. Bekerja cepat dimaksudkan antara lain untuk memenangkan persaingan tersebut. Lain halnya dengan birokrasi pemerintahan, yang dalam menyelesaikan tugas fungsionalnya termasuk dalam pemberian pelayanan – tidak menghadapi persaingan karena tidak ada organisasi lain dalam negara yang menyelenggarakan fungsi sejenis.
    Sesungguhnya, kesimpulan yang diperoleh dari pembandingan tersebut tidak sepenuhnya benar, dengan empat alasan utama, yaitu:
    Pertama, tanpa adanya persaingan pun dalam menghasilkan “produk” atau pemberian jasa tertentu, birokrasi pemerintahan tetap dituntut bekerja cepat, paling sedikit untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat dari masyarakat.
    Kedua, karena keterbatasan kemampuan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kerja bagi seluruh aparatnya, birokrasi pemerintahan dituntut berkarya dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang setinggi mungkin, yang tidak akan terwujud apabila aparat bekerja dengan lamban.
    Ketiga, dalam segi-segi tertentu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti dalam hal menjamin keselamatan negara, keutuhan wilayah, keamanan dan ketertiban masyarakat, memerangi kejahatan, penanggulangan berbagai gangguan ketertiban, memadamkan kerusuhan, meredam ancaman yang mungkin timbul, aparatur pemerintah sesuai dengan tugas pokok masing-masing tidak hanya dituntut bekerja cepat, tetapi terus berada pada kondisi siaga.
    Keempat, dalam era globalisasi seperti sekarang suatu pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu memang bersaing dengan pemerintah dan negara lain.
    Dalam kehidupan bernegara, ada yang mengatakan bahwa tidak ada sekutu yang abadi, juga tidak ada seteru yang abadi, yang abadi adalah kepentingan nasional. Misalnya, jika dalam suatu kawasan tertentu terdapat aliansi beberapa negara, ada kalanya mudah mewujudkan kerja sama di bidang militer, politik, pendidikan, atau di bidang kebudayaan. Tetapi, pengalaman menunujukkan kerja sama di bidang ekonomi sering sulit terwujud, misalnya karena komoditi ekspor sejenis dan pemasaran ke pasar internasional yang sama pula. Jelas, yang terjadi adalah persaingan. Persaingan juga sering terlihat dalam menarik para investor asing, antara lain dalam bentuk “perlombaan” memberikan berbagai bentuk kemudahan seperti waktu yang relatif singkat menyelesaikan perizinan, kepastian memperoleh keuntungan yang dapat ditransfer ke negara pemilik modal, fasilitas kerja yang canggih, tersedianya mitra kerja yang bonafide, keringanan beban pajak, dan berbagai daya tarik lainnya yang kesemuanya menuntut kemampuan kerja dengan cepat.
    Dari empat alasan di atas, jelas terlihat bahwa tidak ada pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan untuk bekerja lamban di kalangan birokrasi pemerintahan.
15. Sikap Kaku (Tidak Fleksibel)
    Sikap kaku dapat merupakan akibat berbagai faktor, seperti karena orientasi kekuasaan, berhadapan dengan kondisi yang masih asing, menemui orang yang belum dikenal atau karena kurang percaya pada diri sendiri. Apapun alasannya, sikap kaku biasanya berakibat pada interaksi yang tidak lancar, antara seseorang dengan orang lain. Jika interaksi yang terjadi tidak lancar berarti pula bahwa produktivitas kerja menjadi rendah, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan pada pihak lain yang menjadi mitra berinteraksi.
    Kiranya tidak akan terlalu jauh dari kenyataan yang sebenarnya, apabila dikatakan bahwa salah satu bentuk kekakuan yang sering tampak pada birokrasi pemerintahan adalah dalam hal menginterpretasikan dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Situasi demikian menjadi masalah apabila interpretasi resmi berbeda dengan interpretasi pihak lain. Jika perbedaan interpretasi itu bersifat mendasar, akan berarti sukar mempertemukan pandangan dalam penerapannya yang dapat menimbulkan friksi.
16. Tidak Berperikemanusiaan
    Perilaku yang tidak berperikemanusiaan dapat terjadi secara internal dalam suatu organisasi atau dalam interaksi antara anggota suatu birokrasi dengan warga masyarakat tertentu. Secara internal, tindakan yang tidak manusiawi dapat terjadi dalam hal seorang atasan menjatuhkan hukuman terhadap bawahan yang melakukan suatu pelanggaran. Bentuknya pun dapat beraneka ragam, yang kesemuanya digolongkan pada tidak menghormati harkat, martabat, dan hak asasi bawahan yang bersangkutan. Contoh ekstremnya adalah pemecatan tanpa alasan yang benar-benar kuat, pemukulan, penganiyaan, dan tindakan brutal fisik lainnya.
    Sedangkan, tindakan yang tidak manusiawi terhadap warga masyarakat dapat terjadi dalam negara tertentu, misalnya seseorang dituduh melakukan pelanggaran atau terlibat dalam tindakan criminal, sehingga yang bersangkutan ditahan yang disertai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penganiyaan, seperti untuk memperoleh pengakuan tertuduh. Salah satu contoh perlakuan yang tidak manusiawi adalah apabila seseorang terpidana ditahan penjara – yang ada kalanya disebut sebagai lembaga pemasyarakatan – dengan kondisi ruang tahanan yang tidak layak bagi manusia, melakukan kerja paksa di luar batas-batas kemampuan dan martabat manusia. Mereka diharuskan makan makanan yang tidak memenuhi persyaratan gizi minimal, tidak tersedianya fasilitas kesehatan atau pengasingan yang berlebihan.
    Tindakan brutal dan tidak manusiawi dapat pula terjadi dalam hal upaya menegakkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Misalnya, apabila terjadi huru-hara, aparat keamanan yang tidak dapat mengendalikan emosinya – atau karena merasa berkuasa – serta merta menggunakan kekerasan melampaui “tuntutan” pengamanan yang wajar. Adanya unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat yang menuntut sesuatu, dapat pula mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Umpamanya, dalam upaya pembubaran para pengunjuk rasa dengan cara-cara yang kasar, apalagi dengan menggunakan senjata.
    Dari contoh-contoh dia atas, terlihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi aparat untuk bertindak tidak manusiawi. Meskipun motifnya mungkin baik, siapa pun akan sependapat bahwa cara-cara yang tidak manusiawi tetap tidak dapat dibenarkan.
17. Tidak Peka
    Telah umum diketahui dan dirasakan, bahwa salah satu ciri kehidupan modern dewasa ini adalah terjadinya perubahan dalam berbagai bidang, yang bahkan ada kalanya berlangsung tanpa dapat diperhitungkan atau diduga sebelumnya. Perubahan tersebut dapat terjadi di bidang politik, seperti yang terjadi di negara-negara yang tadinya menganut paham komunisme di Eropa Timur dan bubarnya negara Uni Soviet. Juga terbentuknya aliansi baru di bidang ekonomi dan perdagangan, seperti NAFTA dan AFTA; lahirnya negara-negara industri baru yang dikenal dengan “naga kecil di Asia”, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Demikian juga perubahan di bidang teknologi – terutama teknologi transportasi, komunikasi dan informasi – yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam berbagai masyarakat.
    Sangat menarik untuk menyimak dampak berbagai perubahan yang terjadi pada tingkat regional dan global, karena pasti berpengaruh pada kehidupan suatu masyarakat tertentu secara internasional. Salah satu pengaruh yang timbul adalah tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, seperti demokratisasi kehidupan politik, peningkatan taraf dan mutu kehidupan rakyat, tuntutan menghilangkan kesenjangan sosial, memerangi kemiskinan, akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah serta aparatur negara yang makin terbuka.
    Implikasi kesemuanya itu bagi birokrasi pemerintahan adalah tuntutan untuk bekerja lebih produktif dan mutu pelayanan yang semakin tinggi. Berarti aparatur pemerintah harus peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi, dan menunjukkan kepekaan tersebut dalam bentuk cara kerja, metode kerja, teknik pelayanan dan pendekatan institusional yang baru, dalam arti sesuai dengan tuntutan dan perubahan baru tersebut.
18.       Sikap Tidak Sopan
Sesungguhnya, mudah untuk menyepakati pendapat bahwa tidak ada tempat untuk bertindak tidak sopan dalam interaksi seorang pejabat atau pegawai dengan pihak lain, baik dalam arti sesama aparatur maupun dengan para warga masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataan selalu ada pejabat atau pegawai, yang karena orientasinya pada kekuasaan, ada kalanya bertindak tidak atau kurang sopan untuk tidak mengatakan kasar yang salah satu bentuknya adalah penggunaan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain.
19.       Sikap Lunak
Sebagai "lawan" sikap keras dan kaku, seorang pejabat atau pegawai mungkin pula menampilkan sikap yang terlalu lunak. Dalam berbagai teori tentang tipologi dari ciri-ciri kepemimpinan, misalnya, dikenal adanya pejabat pimpinan yang termasuk kategori laissez faire yang salah satu cirinya adalah keengganan mengenakan sanksi disiplin terhadap bawahannya yang nyata-nyata melanggar disiplin organisasi. Tipe pimpinan yang demikian akan cenderung bersikap lunak dalam menghadapi warga masyarakat, misalnya bertindak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sikap lunak tentu dapat pula ditampilkan oleh para petugas pelaksana kegiatan operasional. Dalih yang biasanya digunakan dalam bersikap lunak adalah agar tindakan bersifat manusiawi dan demi terpeliharanya hubungan baik antara birokrasi dengan warga masyarakat. Jika hanya itu alasannya, sikap lunak memang dapat dipahami. Akan tetapi, ada dua segi lain yang harus diperhitungkan. Pertama, hukum harus ditegakkan secara rasional dar objektif. Pelanggaran harus ditindak dan sanksi dikenakan dengan tepat. Kedua, jika sikap lunak tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan irasional, seperti adanya keinginan memperoleh sesuatu imbalan, tentunya sikap demikian tidak dapat dibenarkan.

20.       Tidak Peduli Mutu Kinerja
Dalam setiap organisasi yang dikelola dengan baik selalu terdapat kriteria kinerja (performance criteria) yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam organisasi. Seperti telah dimaklumi, kriteria tersebut terdiri antara lain dari cara kerja, mutu yang dihasilkan, waktu penyelesaian sesuatu tugas, yang kesemuanya bersumber pada klasifikasi jabatan dan spesifikasi pekerjaan.
Suatu birokrasi pemerintahan dituntut bekerja dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang setinggi mungkin, dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin pula. Dari segi inilah, kepedulian setiap pegawai negeri pada mutu kinerja harus dilihat. Bila terdapat ketidakpedulian pada mutu kerja di kalangan pegawai negeri, perlu diteliti dengan seksama penyebab kekurangmampuan atau perilaku negatif tersebut. Dengan demikian, tindakan menanggulanginya disesuaikan dengan bentuk, sifat dan factor penyebab ketidakpedulian tersebut.
21.       Salah Tindak
Salah tindak dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti melampaui batas wewenang, melakukan sesuatu yang tidak termasuk bidang tugas seseorarg atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebabnya mungkin karena pemahaman yang tidak tepat tentang wewenang dan tanggung jawab seseorang, tetapi tidak mustahil karena unsur kesengajaan dengan motif tertentu.

22.       Semangat yang Salah Tempat
Semangat yang salah tempat pada galibnya didasarkan pada berbagai pertimbangan, yang diharapkan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pertimbangan-pertimbangan itu dapat berupa primordialisme, status sosial, latar belakang pendidikan. Dengan semangat yang salah tempat, mungkin saja seorang pejabat atau pegawai bekerja keras dengan semangat yang tinggi demi kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, akan tetapi menjadi kendor apabila sudah menyangkut kepentingan negara sebagai keseluruhan.

23.       Negativisme
Merupakan hal yang logis untuk mengharapkan agar seluruh anggota birokrasi menggunakan cara berpikir yang positif dalam pengabdian dan pelaksanaan tugasnya. Akan tetapi, karena berbagai alasan dan motif, mungkin saja ada anggota birokrasi yang berpandangan negatif mengenai berbagai pihak atau berbagai hal.

24.       Melalaikan Tugas
Sebagaimana halnya dengan setiap warga negara, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, di kalangan aparatur pemerintahan pun harus terpelihara keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Artinya perolehan hak seorang pegawai dalam berbagai bentuknya hanya dapat terwujud apabila yang bersangkutan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Merupakan hal yang tidak logis apabila seseorang gesit memperjuangkan haknya, tetapi di lain pihak melalaikan penunaian kewajibnnya. Tidak menunaikan kewajiban dengan baik, antara lain berarti melalaikan tugas. Wujudnya dapat beraneka ragam, seperti mangkir, hadir di tempat tugas tetapi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sibuk melakukan sesuatu yang bukan tugasnya, tidak manyelesaikan pekerjaan menurut jadwal yang sudah ditetapkan. Apapun alasannya, tindakan melalaikan tugas tentunya tidak dapat dibenarkan.
25.       Rasa Tanggung Jawab yang Rendah
Salah satu langkah yang dapat diambil oleh para pejabat pimpinan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab para bawahannya ialah dengan upaya mengenali kepribadian para bawahan dan dengan pengenalan itu melakukan penyeliaan yang sesuai. Salah satu cara pengenalan yang tepat digunakan ialah dengan menerapkan teori yang dikembangkan oleh Douglas McGregor dalam karyanya yang berjudul The Human side of Enterprise. McGregor dalam teorinya pada intinya mengatakan bahwa para manajer menggunakan persepsi bahwa para bawahan dapat digolongkan menjadi manusia tipe “X” dan tipe “Y”. Para bawahan yang tergolong pada tipe “X” adalah mereka yang :
a.       Pada dasarnya malas,
b.      Tidak senang bekerja,
c.       Hanya mau bekerja apabila terus menerus didorong,
d.      Memerlukan pengawasan yang ketat oleh atasannya.
Sebaliknya para bawahan yang termasuk tipe “Y'” adalah mereka yang :
a.       Pada dasarnya rajin,
b.      Senang bekerja,
c.       Memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menunaikan tugas yang dipercayakan kepadanya,
d.      Tanpa diawasipun akan berupaya bekerja dengan sebaik-baiknya.
Pemahaman teori McGregor akan memungkinkan setiap pejabat pimpinan menggunakan teknik penyeliaan tertentu, karena sesuai dengan tipologi kepribadian bawahan yang bersangkutan, diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar.

26.       Lesu Darah
Dalam patologi dikenal istilah teknis yang disebut “anorexia” yang secara populer dapat diterjemahkm menjadi “kelesuan yang berakibat pada tidak adanya kegairahan berbuat sesuatu” atau “lesu darah”. Digunakan dalam konteks birokasi pemerintahan, anorexia atau “Iesu darah” terjadi apabila, karena berbagai alasan, para pegawai tidak memiliki semangat atau gairah kerja yang tinggi. Berbagai alasan tersebut antara lain:
1.      ketidajelasan tugas dan tanggung jawab,
2.      gaya penyeliaan yang autokratik,
3.      keputusan atasan yang tidak dipahami oleh para bawahan pelaksana,
4.      suasana kerja yang tidak kondusif bagi bertumbuknya produktivitas,
5.      sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai,
6.      persepsi para bawahan tentang sistem imbalan yang dterimanya.
Sebagaimana halnya dengan banyak segi kehidupan berorganisasi, tanggung jawab untuk mengenali berbagai faktor penyebab “lesu darah” tersebut terletak di pundak para pejabat pimpinan yang harus mampu mengatasinya. Sepanjang faktor-faktor penyebabnya berada dalam lingkup kewenangan pimpinan untuk mengatasinya langkah-langkah konkret untuk menanggulangi harus diambilnya.

27.       Paperasserie
Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu birokrasi selalu terlibat dalam penanganan berbagai aneka ragam dokumen dalam penyelenggaraan kegiatannya. Dikatakan demikian karena dokumentasi kegiatan aparatur pemerintah memang harus dilaporkan dengan sebaik-baiknya.

Dokumentasi sangat penting karena di dalamnya terdapat informsi yang harus terkumpul dan tersimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri dan diambil dari tempat penyimpanannya.

Kelak diperlukan.Penggunaannya pun dapat beraneka ragam,misalnya untuk kepentingan penelitian oleh para ilmuan,sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan untuk kepentingan sejarah organisasi yang bersangkutan.
Untuk berbagai kepentingan itulah diciptakan suatu sistem pengelolaan informasi yang bahkan perlu menggunakan teknologi informasi yang paling mutakhir.Dengan menggunakan teknologi yang mutakhir,berbagai dokumen dapat dikumpulkan,diolah,disimpan dan ditelusuri dengan mudah.Seperti dimaklumi,berbagai dokumen yang diterima diklasifikasikan dengan berbagai cara.Misalnya,kategori dokumen yang harus disimpan untuk selama-lamanya disimpan untuk jangka waktu yang panjang misalnya seratus tahun,25 tahun dan seterusnya.Disamping itu,ada dokumen yang setelah penggunaannya lewat dapat dibuang.Cara lain mengklasifikasikan dokumen adalah berdasarkan subjek dalam arti jenis informasi yang terdapat di dalam dokumen tersebut,seperti yang menyangkut organisasi,keuangan,personalia dan sebagainya.
Jelaslah bahwa pekerjaan kertas merupakan bagian integral yang penting dari suatu birokrasi.Akan tetapi,kegiatan itu dapat menjadi penyakit birokrasi apabila kegiatan itu menjadi obsesi tanpa tujuan yang jelas.Misalnya pengumpulan semua dokumen demi pengumpulan semata-mata yang pada gilirannya memerlukan tenaga,fasilitas kerja,peralatan,ruangan serta biaya.Kebiasaan seperti itulah yang dimaksudkan dengan paperasserie yang harus dicegah.
Salah satu contoh penyakit paperaserie adalah kebiasaan membuat salinan dokumen  seperti laporan dalam jumlah tertentu yang dimaksud,tujuan dan penggunaannya tidak jelas.
Teori informasi mengatakan bahwa salinan diberikan hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan materi yang terdapat dalam dokumen dimaksud,misalnya untuk kepentingan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan berbagai instansi yang terlibat dalam penyelesaian tugas tertentu.
Contoh lain dari penyakit ini ialah kegemaran birokrasi menciptakan dan menggunakan berbagai jenis formulir dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan.Harus ditekankan bahwa guna memperoleh informasi tertentu dari pihak yang memerlukan pelayanan,memang diperlukan formulir tertentu pula.Misalnya,dalam melaporkan  penghasilan,dalam rangka pembayaran pajak penghasilan badan atau perorangan diperlukan formulir.Tetapi harus dijaga agar baik atau formatnya isinya maupun jumlahnya jangan justru mempersulit atau memperlambat pemberian pelayanan yang diperlukan.
Karena itu,jelas bahwa penanganan informasi tidak dapat dilihat hanya sebagai kegiatan sifatnya teknis,melainkan sebagai bagian integral pengelolaan organisasi secara daya guna dan berhasil guna.Pemanfaatana teknologi canggih dibidang informasi harus dilihat dari sudut pandang ini yang pada analisis terakhir harus berkaitan dengan peningkatan produktifitas kerja dan pelayanan yang semakin tinggi.
28.Melaksanakan Kegiatan yang Tidak Relevan
Ada kalanya suatu birokrasi pemerintahan dituntut terlibat dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan tugas fungsional instansi yang bersangkutan.Negara di mana hanya terdapat satu partai politik,misalnya tidak jarang birokrasi dituntut terlibat dalam kegiatan partai politik,baik yag sifatnya politis maupun seremonial.
Salah satu bentuk keterlibatan birokrasi dalam memenuhi tuntutan tersebut adalah pengerahan pegawai untuk meraimaikan peristiwa yang bagi partai yang berkuasa mungkin penting,tetapi bagi birokrasi hanya berarti pemborosan karena di samping harus meninggalkan tempat tugas,juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,misalnya untuk kepentingan transportasi dan konsumsi bagi para pegawai yang dikerahkan.Kegiatan demikian dapat dikatakan tidak relevan karena tidak ada kaitannya dengan produktifitas kerja dan tidak pula ada hubungannya dengan pelayanan kepada masyarakat.
Ironinya,secara internal,suatu instansi dapat melakukan kegiatan yang tidak relevan dan melibatkan para pegawai.Misalnya,upacara-upacara yang sifatnya seremonial dengan membebankan pembiayaan kepada negara.Situasi yang ideal ialah bahwa semua kegiatan birokrasi berkaitan langsung dengan tiga hal,yaitu:
1.      Merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pemerintah mencapai tujuan negara.
2.      Mempunyai relevansi langsung dengan peningkatan produktivitas kerja.
3.      Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang semakin tinggi.
Hanya dengan demikianlah aparatur pemerintah melakukan berbagai kegiatan yag relevan dengan keberadaannya.
29.Cara Kerja yang Berbelit-belit (Red Tape)

Dengan alasan faktual atau tidak,birokrasi sering dilempari tuduhan yang seolah-olah salah satu ciri birokrasi adalah membuat sesuatu pekerjaan yang sesungguhnya sederhana menjadi rumit.Dengan perkataan lain,cara uyag berbelit-belit.Buktinya demikian tuduhan tersebut,sesuatu pekerjaan yang semestinya dapat terselesaikan dalam waktu singkat,baru dapat  tuntas setelah makan waktu yang relatif lama.Sering ditambahkan pula bahwa berbelit-belit berarti satu pekerjaan yang sesungguhnya dapat diselesaikan oleh seseorang,dalam kenyataannya melibatkan beberapa meja yang tentunya berakibat pula pada mata rantai penyelesaian yang panjang.
Cara kerja yang demikian dapat terjadi karena banyaknya formulir  yang harus diisi,dokumen pendukung yang tidak sedikit,daftar pertanyaan yang panjang yang harus dijawab.
30.Kerahasiaan

Sebagai pegawai negeri tidak boleh membocorkan rahasia jabatan atau rahasia negara tetapi dilain pihak juga dituntut agar terbuka sehingga warga masyarakat dengan jelas mengetahui bahwa ia akan memperoleh pelayanan secara wajar apabila semua ketentuan yang harus dipenuhi telah diikutinya dengan baik.

31.Pengutamaan Kepentingan Sendiri
Seluruh anggota birokras pada dasarnya harus merupakan satu korps yang utuh dan mengabdi hanya pada kepentingan bangsa dan negara,bukan kepada suatu kelompok tertentu tapi pada kenyataannya banyak sekali hal yang terjadi dilapangan  bahwa birokrat banyak mnajdikan instansi untuk melestarikan kepentingannya sendiri.
32.Suboptimasi
Dalam arti yang sesungguhnya ,pengabdian para pegawai negeri menuntut pengarahan segala kemampuan,baik mental,intelektual dan administratif,yang terdapat dalam diri setiap orang.Berarti berkarya seoptimal mungkin.Bahkan sering dikatakan bahwa pengabdian yang diharapkan harus tanpa pamrih dan tidak memperhitungkan untung rugi bagi diri sendiri.Apabila perlu,bahkan mau memberikan pengorbanan yang semaksimal mungkin,termasuk jiwanya.
39. Melampaui Wewenang
Dimuka telah ditekankan betapa pentingnya kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi, misalnya dengan adanya uraian pekerjaan dan spesifikasi tugas. Salah satu maksud dan tujuan kejelasan itu adalah mencegah timbulnya situasi, yang mendorong seseorang bertindak di luar batas-batas wewenangnya. Kejelasan tersebut semakin penting diingat supaya tidak bertindak melampaui wewenang sendiri dan mengambil wewenang orang lain (usurpatory) yang didasarkan pada sikap melecehkan orang lain, terutama apabila dalam bertindak demikian dihubungkan dengan percaturan kekuasaan dalam organisasi yang bersangkutan. Misalnya, apabila terdapat keinginan dalam diri seorang pegawai menduduki jabatan tertentu yang diduduki oleh orang lain. Untuk “membuktikan” kepada atasan bahwa ia lebih “berhak” atas jabatan itu, yang bersangkutan melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan tugas pihak lain yang ingin disaingi itu. Jika pejabat atasan lengah, penilaian positif akan diterimanya sedangkan “saingannya” itu akan memperoleh penilaian negatif. Situasi demikian tentunya tidak boleh dibiarkan timbul dan berlanjut karena dapat merusak suasana kooperatif yang harus dipelihara dan ditumbuh suburkan.
40. Vested Interest
Secara kategorial sering dinyatakan bahwa kepentingan birokrasi identik dengan kepentingan pemerintah dan kepentingan negara sebagai keseluruhan. Prinsip ini antara lain berarti bahwa tidak boleh adanya tindakan aparat yang bersifat self-serving dalam arti memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu dan mengorbankan kepentingan yang lebih penting, dan lebih luas, yaitu kepentingan umum.
Banyak bentuk kepentingan diri sendiri itu. Yang sering muncul ke permukaan adalah pembuatan keputusan tertentu karena pembuat keputusan sendiri berkepentingan dalam hasil pelaksanaan keputusan tersebut.
41. Pertentangan Kepentingan
Hal lain yang berkaitan erat dengan vested interest adalah pertentangan kepentingan yang juga secara kategorial ditolak sebagai cara bertindak aparatur pemerintah. Di banyak negara, misalnya terdapat praktek bahwa seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan diharuskan melepaskan hubungannya dengan perusahaan-perusahaan di mana ia duduk sebagai pemimpin atau komisaris atau pemegang saham mayoritas. Bila pemerintah mempunyai proyek tertentu, penanganannya dilakukan melalui tender terbuka dan transparan yang maksudnya adalah untuk mencegah timbulnya pertentangan kepentingan pengambil keputusan dengan kepentingan pemerintah.
42. Pemborosan
Efisiensi dan efektivitas merupakan dua prinsip yang pada umumnya disepakati dan harus dipegang tegung teguh dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Alasan filosofis dan operasionalnya ialah bahwa pemerintah pada galibnya mempunyai keterbatasan untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh seluruh jajarannya. Alasan lain yang mungkin dapat dikategorikan sebagai alasan moral dan legal ialah bahwa dana dan daya yang dimiliki oleh pemerintah bersumber dari rakyat dalam bentuk pajak dan pungutan resmi lainnya.
Oleh karena itu, para pakar dan para praktisi sama-sama sependapat bahwa tidak pernah ada pembenaran bagi birokrasi yang bekerja dengan tidak efisien dan tidak efektif.
Akan tetapi, karena berbagai hal, pemborosan mungkin tetap terjadi. Di antara berbagai faktor penyebabnya ialah :
1.      Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tidak jelas, sehingga pemanfaatan dana, daya, sarana dan prasarana menjadi sia-sia, atau paling sedikit kurang tepat.
2.      Pembangunan suatu proyek yang tidak didasarkan pada studi kelayakan yang matang, sehingga setelah suatu proyek selesai dibangun, ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
3.      Tidak adanya perencanaan yang matang, sehingga peringkat skala prioritas menjadi kabur, yang pada gilirannya berakibat pada penggunaan dana yang tidak optimal.
4.      Sikap ketidakpedulian atas pemborosan yang terjadi, antara lain karena pandangan bahwa dana dan sarana itu bukan miliknya pribadi.
5.      Kemampuan kerja yang rendah sehingga sering terjadi kesalahan dalam penyelesaian tugas.

Dari identifikasi berbagai sikap dan perilaku aparat birokrasi pemerintah di atas, terlihat bahwa sikap dan perilaku disfungsional merupakan penyebab timbulnya berbagai “penyakit” yang pada gilirannya berakibat tidak berfungsinya aparatur sebagaimana mestinya.
Mengenali berbagai “penyakit” yang mungkin timbul itu dengan tepat merupakan langkah yang amat penting karena dengan diagnosa yang tepat, terapi yang paling ampuh dapat diberikan. Lebih penting lagi, upaya pencegahannya dapat dilakukan secara sistematik dan programmatik.
43. Syscophancy
Sebuah logika yang sederhana pun membenarkan sikap dan perilaku setiap bawahan untuk memuaskan atasannya. Teori manajemen sumber daya manusia antara lain menekankan bahwa cara terbaik memuaskan atasan adalah dengan menunjukan prestasi kerja yang setinggi mungkin, disiplin yang kokoh, loyalitas yang tidak disangsikan lagi. Dimana tegasnya hal tersebut membutuhkan perilaku yang positif. Akan tetap, dimana adakalanya para bawahan berupaya memuaskan para atasannya bukan melalui kinerja yang sebaik mungkin tetapi dengan cara-cara yang kurang dan bahkan tidak elegan, dan cara-cara tersebutlah yang diesebut dengan syscophancy. Contoh yang mungkin paling sering muncul adalah dalam hal pelaporan. Seperti diketahui, laporan yang baik antara lain berarti bersifat faktual. Artinya laporan mangandung har-hal yang  sebenarnya terjadi baik yang sifatnya positif maupun  negatif. Keberhasilan dan kekurangberhasilan atau kegagalan harus sama-sama terlihat dalam laporan. Maksudnya ialah agar keberhasilan dijadikan sebagai alat pemacu peningkatan produktivitas kerja di masa depan dan kekurangberhasilan atau kegagalan dijadikar pelajaran dan diatasi sehingga tidak terulang kembali. Dengan perkataan lain, apabila suatu laporan bawahan tidak faktual, pimpinan dapat menarik kesimpulan  yang tidak tepat yang pada gilirannya dapat  berakibat pada pengaambilan keputusan yang keliru karena menda arkannya pada asumsi yang tidak benar. Karena itulah sycophancy dapat merupakan suatu penyakit birokrasi.
44. Tampering
Biasanya istilah "tampering”  digunakan dalam hal terjadi usaha " mengotak- atik" barang bukti. Bentuknya dapat berupa penghapusan barang bukti-buki tertentu atau "menambah" bukti-bukti dalam hal terjadinya suatu pelanggaran, sehingga bobot pelanggran menjadi lebih berat daripada yang sebenarnya terjadi. Motif melakukannya bisa dua jenis. Pertama menghilangkan pembuktian yang dapat memebratkan tuduhan kepada pejabat atau pegawai tertentu sehingga sanksi yang dikenakan kepadanya jadi lebih ringan. Kedua, membuat bentuk dan sifat pelanggaran yang dituduhkan kepada warga masyarakat menjadi lebih berat dari yang sesunguhnya terjadi.

45. Imperatif Wilayah Kekuasaan.
Telah dimaklumi bahwa roda administrasi pemerintah negara yang modern dikemudikan dengan pendekatan sistem. Inti pendekatan kesisteman ini adalah bahwa seluruh aparatur pemerintah harus bergerak sebagai kesatuan yang utuh. Organisasi pemerintahan yang terdiri dari satuan-satuan kerja, yang dikenal dengan berbagai nomenklatur- sereti kementrian, departemen, badan, lembaga, biro, dinas dengan segala jajarannya meliputi seluruh wilayah kekuasaan negara. pengorganisasian ini dilakukan karena berbagai pertimbangan seperti :
1.      Penerapan prisip fungsionalisasi
2.      Tugas-tugas dan kegiatan yang spesialistik
3.      Beban kerja
4.      Luas wilayah kekuasaan negara
5.      Rentang kendali.
Oleh karena itu, tipe dan  tipe dan struktur  organisasi apa pun yang digunakan satuan-satuan kerja yang ada merupakan  "subsistem” dari suatu sistem yang berarti merupakan  bagian dari sistem yang berlaku. Pendekatan kesisteman berarti pula bahwa keberhasilan pemerintah menyelanggarakan berbagai fungsinya diukur dari keberhasilan keseluruhan sistem bukan keberhasilan satuan-satuan kerja yang bergerak secara sendiri-sendiri. Karena itu, harus terjadi interaksi dan  interdependensi antara semua satuan kerja. yang menuntut adanya koordinasi, integrasi dan sinkroonisasi. Dasarnya ialah hubungan yang  bersifat sinergi dan simbiotik. Dalam hal ini, kiranya sukar untuk menyangkal bahwa penerapan kesisteman dalam penyelenggaraan  begitu banyak fungsi pemerintahan tidak selalu mudah.
Salah-satu faktor penyebab ialah terdapatnya persepsi di kalangan birokrasi bahwa domain kekuasaannya tidak boleh dijamaah atau dicamupri oleh instansi lain. Inilah yang dimaksud dengan imperatif wilayah kekuasaan. Persepsi emikianlah yang menjadi penghalang utama bagi terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang sesungguhnya selalu didambakan itu. Atas dasar pemikiran demikianlah pentingnya koordinasi, integrasi, dan sikronisasi sering mendapat penekanan yang kuat.

46. Tokenisme
Tokenisme adalah salah satu bentuk pelaksanaan tugas yang tidak sepenuh hati,sehingga hasilnay pun bukan merupakan yang terbaik yang dapat diberikan oleh pelaksananya. Pekerjaan dilakukan "asal jadi". Masalahnya terletak pada kenyataan  bahwa kinerja yang ditunjukkan  memenuhi standar mutu meskipun hanya pada tingkat yang minimal.  Akibatnya seorang atasan akan sukar mengambil pengenaan sanksi karena bawahan ymg bersangkutan tidak melanggar suatu peraturan apa pun, meskipun secara moral sesungguhnya yang  bersangkutan berkewajiban berbuat semaksimal rnungkin.

47. Tidak Profesional
Dewasa ini istilah "profesionalisme" makin sering dikumandangkan di dalam dan di luar pemerintahan sebagai tuntutan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap orang yang menekuni sesuatu pekerjaan.  Hanya saja istilah tersebut digunakan  secara  sempit dan ditunjukan pada kelompok tertentu, seperfi para pejabat pimpinan dan para karyawan  yang kegiatannya bersifat ilmiah. Padahal, setiap pekerjaan sebenarnya merupakan profesi juga. Berarti profesinalisme juga dituntut dari setiap orang yang berkarya dalam pekerjaannya. Berkarya secara profesional mengandung makna bahwa seseorang benar-benar memahami seluk beluk tugasnya secara mandalam. Dengan demikian yang karyawan/pegwai/birokrat mampu menyelenggarakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.jadi itulah yang dimaksud dengan penggunaan istilah profesinalisme secara tepat. Karena tuntutan tugas dan perkembangan masyarakay yang semakin pesat menjadi kewajiban setiap orang berkarya termasuk dilingkungan pemerintahan. Untuk meningkatkan profesionalisme di bidang tugas yang dipercayakan kepadanya. Hanya demikianlah produktivitas kerja dapat ditingkatkan dan berbagai bentuk pemborosan dan inefisiensi dapat dikurangi, bahkan kalau mungkin dihilangkan sama sekali.


48. Sikap Tidak Wajar
Dalam interaksi yang terjadi antara seorang pegawai dengan warga masyarakat, diharapkan terdapat sikap yang akomodatif tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, sikap demikianlah yang perlu karena interaksi tersebut mungkin saja timbul faktor-faktor penghalang diluar kemampuan salah satu pihak untuk mengantisipasi dan mengatasinya, sehingga komitmen yang dibuatnya tidak dapat dipenuhinya.
 3.2 Patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial
            Sebagaimana halnya dengan semua jenis organisasi, “sehat” tidaknya suatu organisasi sangat ditentukan oleh persepsi yang dimiliki oleh para pejabat pimpinannnya tentang semua segi kehidupan organisasi, termasuk tentang justifikasi eksistensinya, peranan yang dimainkannya, batas-batas wewenangnya, dan hakikat tugas fungsionalnya. Tidak kalah pentingnya adalah perilaku dan gaya manajerial yang digunakan dalam mengemudikan roda organisasi.
            Sudah diakui secara universal, bahwa keseluruhan perilaku dan gaya manajerial yang seyogyanya digunakan oleh para pejabat pimpinan pada semua jenjang hirarki organisasi adalah bertumpu pada gaya yang demokratik. Persepsi yang tidak tepat dan perilaku serta gaya manajerial yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, dapat menjadi penyebab timbulnya patologi tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Beberapa bentuk patologi dimaksud diidentifikasikan dan dibahas berikut ini. :
1.         Penyalahgunaan wewenang dan jabatan
            Perilaku disfungsional para pejabat pimpinan dalam birokrasi pemerintahan, yang paling sering terjadi dan oleh karenanya mendapat sorotan masyarakat, adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa perilaku disfungsional demikianlah yang menjadi “sumber” dari berbagai perilaku lainnya. Hal ini juga menjadi dasar tumbuhnya persepsi yang tidak tepat tentang peranannya dalam kehidupan organisasi. Perilaku itu pulalah yang menjadi alas an mengapa seorang pejabat pimpinan menggunakan gaya manajerialnya yang tidak demokratik.
            Demikian seringnya perilaku demikian terlihat sampai melahirkan ungkapan yang mengatakan bahwa “kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan yang absolut merusak dan kekuasaan yang absolut merusak secara absolute pula”.
            Perilaku demikian timbul karena pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya lupa bahwa kekuasaan yang ada padanya bukanlah sesuatu yang secar inheren dimilikinya, melainkan karena kepercayaan yang diperolehnya untuk menduduki suatu jabatan manajerial tertentu, yang sesungguhnya harus diabdikan kepada kepentingan seluruh masyarakat. Jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, yang terjadi ialah pemanfaatan kekuasaan dan jabatan seseorang untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan yang lebih penting dan lebih luas, yaitu kepentingan kelompok clientele tertentu yang secara fungsional harus dilayaninya, bahkan kepentingan Negara sebagai keseluruhan.
            Kepentingan diri sendiri itu dapat mengambil berbagai bentuk, seperti kekuasaan yang semakin besar, perpetuasi kedudukan, megalomania, memperkaya diri sendiri dan berbagai kepentingan lainnya yang didasarkan pada “egosentrisme”
2.         Persepsi yang Didasarkan pada Prasangka
            Dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, seorang pejabat pimpinan diharapkan bertindak adil, baik dalam interaksinya dengan para anggota masyarakat maupun secara internal, yaitu dengan atasan, rekan setingkat, dan para bawahan.
            Sebagai ganti prasangka, persepsi seorang pejabat pimpinan harus didasarkan pada saling mempercayai, baik dalam interaksi eksternal maupun internal. Interaksi eksternal yang terjadi sebaiknya dilandasi oleh pandangan bahwa para warga masyarakat mampu menunaikan kewajibannya, disamping keinginan untuk memperoleh hak nya secara wajar. Dalam interaksi internal, persepsi yang menjadi titik tolak berpikir para pejabat pimpinan adalah bahwa para bawahannya terdiri dari para tenaga yang sudah dewasa secara mental intelektual.
3.         Pengaburan Masalah
            Kadang-kadang terjadi bahwa pejabat pimpinan mengaburkan bentuk dan sifat permasalahan, karena dengan pengaburan itu, penyelesaiannya dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga menguntungkan pejabat yang bersangkutan dalam arti kedudukannya, karirnya, statusnya maupun penghasilannya. Segi negatif lainnya adalah membuat interpretasi sedemikian rupa, sehingga permasalahan yang sebenarnya sederhana dibuat menjadi sangat rumit. Tindakan demikian dapat terjadi karena dua hal, pertama sebagai kamuflase untuk menutupi kekurang mampuan pejabat yang bersangkutan mendefinisikan situasi problematik secara tepat. Kedua sebagai cara untuk memperoleh sesuatu diluar ketentuan yang berlaku.
4.         Menerima sogok
            Terbukanya kesempatan menerima sogok antara lain terjadi karena seorang pejabat pimpinan memiliki kekuasaan tertentu yang tidak dimilik oleh orang lain. Bentuk paling nyata dari kekuasaan yang dimaksud adalah wewenang memberikan ijin. Berbagai cara yang mungkin ditempuh, dan memang sering terjadi antara lain :
a)      Memperlambat proses penyelesaian pemberian ijin,
b)      Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis
c)      Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain,
d)     Sulit dihubungi
e)      Memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”.
Ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyakit ini. Salah satu cara adalah dengan memaparkan secara jelas persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi pemohon perijinan serta target waktu untuk menyelesaikan penanganannya. Cara lain adalah pengenaan sanksi hukum terhadap mereka yang terbukti menerima uang sogok.
5.         Pertentangan kepentingan
             Dalam menjalankan roda pemerintahan negara pertentangan kepentingan antara para anggota birokrasi dengan kepentingan negara dapat timbul apabila menjadi alat kekuatan tertentu, seperti kekuatm politik, kekuatan ekonomi atau kelompok-kelompok penekan, yang terdapat dalam masyarakat. Untuk mencegah timbulnya situasi demikianlah, ditekankan pentingnya netralitas birokrasi dalam arti bahwa kekuatan sosial politik mana pun yang berkuasa dalam satu kurun waktu tertentu, birokrasi harus mampu mengabdikan dirinya hanya kepada kepentingan Negara sebagai keseluruhan. Artinya, semua tindakannya diarahkan kepada pencapaian tujuan negara bangsa yang bersangkutan.

6.         Kecenderungan mempertahankan status Quo
            Mereka yang bersikap ambivalen, dalam arti bahwa orientasinya adalah masa kini dan obsesinya berkisar pada upaya menikmati hidup selagi masih berkuasa. Dalam bahasa populer, para anggota kelompok ini tergolong pada penganut pandangan "mumpung". Anggota kelompok inilah yang sangat gandrung mempertahankan status quo yang ada.
Keinginan mempertahankan status quo menjadi patologi birokasi karena salah satu kenyataan dalam kehidupan kenegaraan adalah terjadinya perubahan yang tidak mungkin dielakkan atau dihindari.

7.         “Empire Building”
Salah satu perilaku negatif yang dapat ditonjolkan oleh para pejabat pimpinan adalah, “membina kerajaan” (empire building). Perwujudannya ialah upaya memperbesar kekuasaannya. Satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku demikian adalah “teori ketergantungan”. Inti teori ini ialah bahwa semakin banyak orang yang bergantung kepada seorang pejabat, semakin besar pula kekuasaan pejabat yang bersangkutan.
Cara lain yang tdak jarang digunakan oleh seorang pejabat pimpinan untuk memperbesar kekuasaannya adalah dengan menggunakm gaya manajerial yang bersifat mengancam dan punitif. Dengan kata lain menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter.
Dalam interaksi ekstemal, perilaku seseorang yang ingin memperbesar kekuasaannya akan mengabaikan sifat pelayanan dalam menghadapi berbagai kelompok masyarakat yang dilayaninya.

8.         Ketakutan Pada Perubahan, Inovasi dan Risiko
Sering terjadi bahwa rasa takut menghadapi perubahan, timbul karena pejabat yang bersangkutan sesungguhnya mempunyai kemampuan kerja yang sangat terbatas, sehingga ia merasa bahwa perubahan yang terjadi seperti dalam hal reorganisasi, peningkatan pemanfaatan teknologi dan tuntutan akan pengetahuan dan keterampilan baru akan merupakan ancaman nyata terhadap kedudukan, jabatan, karir, dan penghasilannya.
Akibat sikap yang tidak inovatif, antara lain adalah kecenderungm untuk mempertahankan mekanisme, prosedur, dan teknik-teknik yang sudah lama digunakan, tidak peduli apakah hal-hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan
tuntutan masyarakat dan tuntutan peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

9.         Ketidakpedulian Pada Kritik dan Saran
            Pejabat pimpinan penerima kritik dan saran tidak menutup pintu bagi orang lain untuk menyampaikan sesuatu yang menurut persepsinya wajar dan layak untuk disampaikan. Apalagi kalau disertai oleh sikap yang a priori dalam arti adanya pandangan bahwa kritik atau saran merupakan alat yang digunakan oleh pihak lain untuk merongrong kekuasaannya.

10.       Sifat Menyalahkan Orang Lain
            Seorang pejabat pimpinan yang matang seharusnya menggunakan gaya kepemimpinan yang terwujud dalam sikap: “keberhasilan kita adalah karena kemampuan Anda, kekurangan yang ada merupakan tanggung jawab kita bersama, dan dalam hal kekurangberhasilan atau kegagalan sayalah yang bertanggung jawab”. Kematangan jiwa seperti itu, akan mempunyai daya motivasional yang sangat kuat bagi para bawahan karena akan terdorong untuk bekerja lebih produktif melalui kreativitas dan inovasi yang tinggi.

11.       Intimidasi
            Intimidasi merupakan salah satu perwujudan gaya manajerial yang autokratik. Telah umum dimaklumi bahwa pimpinan yang otoriter selalu menggunakan berbagai bentuk paksaan yang disertai ancaman untuk menegakkan kekuasaannya.

12.       Kurangnya Komitmen
            Apabila komitmen para pejabat pimpinan tidak bulat dan tidak penuh, berbagai hal negatif dapat timbul dalam perilakunya seperti disiplin kerja yang rendah, produktivitas kerja yang tidak tinggi, santai serta kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan yarg dimiliki karena jabatannya.

3.3 Patologi karena Tindakan melanggar hukum
Telah dimaklumi bahwa setiap negara dewasa ini mengaku sebagai suatu negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Artinya roda negara dikendalikan berdasarkan seperangkat ketentuan hukum yang sifatnya normatif dan setiap orang terikat dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepada berbagai ketentuan formal lainnya yang dikeluarkan oleh para pejabat yang berwenang.
            Dengan perkataan lain, agar para anggota birokrasi benar-benar menyelenggarakan fungsi dan memainkan peranannya dengan baik harus dihindari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hokum. Berbagai tindakan itulah yang diidentifikasikan dan dibahas berikut ini:
§  Penggemukkan Pembiayaan
§  Menerima Sogok
§  Ketidakjujuran
§  Korupsi
§  Tindakan Kriminal
§  Penipuan
§  Kleptokrasi
§  Kontrak Fiktif
§  Sabotase
§  Tata Buku yang Tidak Benar
§  Pencurian
3.4 Mengembalikan citra agar gejala patologi tidak menyebar
          Menghadapi berbagai gejala empirik patologi dalam birokrasi, sudah saatnya diupayakan agar birokrasi memiliki ”daya tahan” yang semakin tinggi terhadap berbagai ‘penyakit’ yang menyerangnya. Berbagai perbaikan, bahkan transformasi juga diperlukan, sehingga gejala patologi yang sudah muncul tidak meluas dan bisa segera dieliminasi.
Pengembalian citra birokasi ke arah yang ideal, sudah pernah dianjurkan sebelumnya dengan sebutan yang berbeda, seperti: cew public management (Hood), market based public administration (Peters), reinventing government (Osborne dan Gaebler), post bureaucracy (Heckscher dan Donelon) dan rengineering management (Champy).
          Di Amerika Serikat sendiri, sewaktu pemerintahan Presiden Bill Clinton, pengembalian citra birokrasi pernah dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai negeri di tingkat federal. Bahkan pemerintahan Clinton saat itu sangat tertarik dan mencoba mengadopsi ide David Osborne dan Ted Gaebler (1992) yang memfokuskan pada penataan kembali peran birokrasi agar dapat merangsang pertumbuhan sektor swasta dan masyarakat luas. Menurut mereka, birokrasi harus mempunyai enterpreneurial spirit yang antara lain, berupa metode baru pemanfaatan sumber daya dalam rangka memaksimalkan produktivitas dan efektivitas.

         Orientasi birokrasi semestinya juga kembali diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau (ekonomis). Sehingga, kinerja birokrasi dapat mewujudkan efisiensi dan bukan sebaliknya. Semua unsur pokok birokrasi mengacu pada upaya rasional untuk mengurus organisasi secara efektif dan efisien. Unsur pokok, menurut Miftah Thoha, sedikitnya mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang (impersonal), pengisian jabatan atas dasar keahlian dan pengalaman, larangan penyalahgunaan jabatan, standar kerja yang jelas, sistem administrasi yang rapi, serta pengadaan dan pelaksanaan aturan bagi kepentingan organisasi dan mengikat bagi semua anggotanya.
          Aparat birokrasi tidak dibenarkan melakukan partikularisme (korupsi, kolusi, nepotisme maupun primordialisme) dalam administrasi kepegawaian ataupun dalam menjalankan fungsinya sebagai public servant. Perekrutan pegawai yang sebelumnya didasarkan pada patronage system, spoil system dan nepotisme, sebaiknya segera diubah dengan merit system atau carier system sehingga terjamin peningkatan mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi dalam birokrasi.
Kontrak-kontrak kerja yang dibuat, apa pun jenisnya, harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Seperti dengan menenderkan proyek-proyek pembangunan secara terbuka dan fair agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya dalam melaksanakan proyek itu. Dengan cara demikian, maka peluang munculnya praktik KKN dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, akan bisa dihindari.
          Upaya pemberdayaan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan bargainning position masyarakat, termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai social control terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Orsospol, LSM, mahasiswa, dan pers hendaknya tetap diberikan kesempatan menyuarakan ”pesan moral” dan ”budaya malu” terhadap tindakan birokrat yang tercela. 
3.5 Langkah strategis mencegah patologi birokrasi
          Kutipan Lord Acton (1972), ”Power tends to corrupt, abolute power corrupt absolutlely” (Kekuasan cenderung untuk berbuat korupsi, kekuasan yang absolut berkorupsi secara absolut pula) secara implisit menjelaskan hubungan bagaimana seseorang yang berkuasa terlalu lama akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan kekuasannya. Manifestasinya dalam bentuk KKN. Sehingga langkah strategis pertama yang harus diambil adalah menempatkan para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa berkecimpung di dalam urusan pelayanan ke posisi yang lain (tour of duty). Baik itu rotasi horisontal ataupun promosi vertikal.
          Langkah strategis yang kedua adalah dengan sedini mungkin mengenalkan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah. Yang pertama dengan menghindarkan interaksi/transaksi uang cash antara pelanggan dan pelayan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa semakin sering seseorang mengadakan kontak langsung dengan uang tunai, semakin besar pula kesempatan orang itu untuk mengadakan KKN. Walaupun katakanlah sudah secara ekspilist diterangkan biaya serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan, akan tetapi praktek di lapangan akan berbicara lain. Hal seperti ini dapat disiasati dengan menyediakan mesin.
          Contoh konkret yang mungkin bisa diaplikasikan adalah dengan pengadaan mesin pencetak perangko ataupun kupon sebagai pengganti uang tunai (stamp vending machine) seperti yang telah dilaksanakan di Jepang. Maksudnya, setiap formulir aplikasi permohonan pelayanan hanya butuh sehelai “perangko” ataupun “kupon” bertuliskan besaran biaya yang dibutuhkan untuk proses penyelesaiannya. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa seseorang yang bertugas melayani pelanggan tidak akan disibukkan atau direpotkan dengan urusan uang tunai di sekitar loket mereka. Mereka hanya akan berkonsentrasi di seputaran urusan administrasi persuratan saja, tidak ada yang lain. Hal ini cukup efektif dalam menekan angka kolusi di Jepang yang biasa disebut dalam ungkapan shuden no shita (lengan baju bawah baju kimono). Dampak seperti inilah diharapkan dapat menekan angka KKN di dalam proses birikrasi pelayanan publik kita khususnya di Pemerintah Kabupaten Sleman.
          Cara lain dapat berupa transfer uang di bank dengan sistem online dengan mengadakan kerjasama antara pihak penyedia layanan (Pemerintah Daerah) dengan pihak bank. Yang kedua, ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa pelayanan, yaitu dengan memperkenalkan budaya antri yang tersistematis melalui pengadaan mesin antri (queuing machine). Kenapa budaya antri? Karena masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum menganggap antri sebagai pola atau gaya hidup yang efektif. Sistem ini telah banyak diaplikasikan di instansi-instansi swasta dan hasilnya-pun cukup efektif untuk menciptakan suasana yang tertib dan kondusif.
         Kemudian berkenaan dari pihak birokrat sendiri sebagai penyedia monopoli pelayanan publik, sebagai wujud pertanggungjawaban langsung (direct responsibility) kepada pengguna jasa layanan, alangkah lebih baiknya apabila di luar loket pelayanan dipasang nama petugas pelayanan yang bertugas pada hari itu sehingga langkah strategis ketiga ini diharapkan apabila terjadi ketidakpuasan pelanggan kepada penyedia jasa layanan akan langsung dapat dicatat nama petugasnya dan segera bisa ditindaklanjuti.
           Ketiga langkah strategis di atas hanyalah beberapa cara di antara sekian banyak cara yang dapat ditempuh Pemerintah dalam mengeliminasi tindakan KKN yang sudah berakar di setiap lini kehidupan bangsa kita. Memang sebenarnya akar dari tindakan KKN ini tidak terlepas dari belum terpenuhinya kesejahteraan aparatur negara, kaitannya dengan pendapatan take home pay mereka. Akan tetapi, berdasarkan penelitian dari The World Bank Development Research Group Public Service Delivery (Juni, 2001) meragukan mengenai gaji kecil aparatur negara merupakan alasan untuk melakukan korupsi. Hanya disebutkan disana bahwa merubah struktur penggajian mungkin suatu bagian yang penting dalam reformasi birokrasi, tapi seharusnya jangan dilihat sebagai alat utama untuk melawan korupsi.
          Kita bersyukur bahwa RUU Pelayanan Publik yang sedang digodok di DPR saat ini merupakan bentuk political will dari pihak Pemerintah dan DPR dalam mengakomodasi hak serta kewajiban baik untuk birokrat maupun masyarakat. Dan juga dengan naiknya gaji PNS mulai awal tahun depan diharapkan dapat mendongkrak semangat aparatur negara untuk lebih giat dan semangat dalam melayani publik sesuai dengan fungsi pamong projonya.

BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status.
Red Tape merupakan awal kemunculan dari sebuah Patologi ini. Red Tape disebabkan adanya kecenderungan alami yang terjadi di dalam tubuh dan para birokrat yang tercetak dari rutinitas kegiatan mereka sendiri. Birokrasi yang semestinya lebih memper-efisien-kan proses malah semakin berbelit-belit karena para birokrat terlalu “patuh” pada prosedur yang ada. Jenis dari Patologi Birokrasi selain Red Tape yaitu Korupsi, Kolusi, Nepotisme, tidak adanya akuntabilitas, pertanggung jawaban formal, dan lain sebagainya.
Negara Berkembang Lebih Mudah Terinfeksi. Negara berkembang bisa dikatakan sebagai pusat dari Patologi Birokrasi. Negara-negara berkembang menghadapi ancaman patologi birokrasi, yaitu birokrasi yang cenderung mengutamakan kepentingan sendiri, terpusat, dan mempertahankan status quo. Patologi birokrasi juga menyebabkan birokrasi menggunakan kewenangannya yang besar untuk kepentingan sendiri.
 Di Negara dan pemerintahan manapun, para anggota birokrasi disebut sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Dengan predikat demikian, mereka diharapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi tersebut. Keseluruhan perilaku para anggota birokrasi tercermin pada pelayanan kepada seluruh masyarakat. Karena penerapan prinsip fungsionalisasi, spesialisasi dan pembagian tugas, sudah barang tentu terdapat bagian masyarakat yang menjadi “clientele” suatu instansi tertentu. Sebagai prinsip dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada para klientelenya harus bersifat adil, cepat, ramah dan tanpa diskriminasi. Karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai negeri adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani, hendaknya terwujud dalam praktik administrasi Negara sehari-hari, sebab apabila tidak ada, ungkapan tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Dengan kata lain, teramat parting untuk mengupayakan agar para anggota birokrasi menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan peranannya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Dari segi inilah, penting dipahami patologi birokrasi yang ber-sumber dari keperilakuan. Pemahaman perilaku dalam kaitannya dengan patologi birokrasi, mutlak perlu disoroti dari sudut pandang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku dalam suatu birokrasi tertentu. Telah dimaklumi bahwa kultur organisasi suatu birokrasi tak bisa dilepaskan dari kultur sosial di masyarakat luas. Kultur organisasi parting dipahami karena berperan, antara lain sebagai alat pengendali perilaku para anggota birokrasi pemerintahan. Dikatakan demikian, karena organisasi turut menentuk;m apa yang baik dan tidak baik, yang boleh dan dilarang, hal-hal yang dipandang wajar dan yang tidak wajar. Agar diakui dan diterima sebagai anggota birokrasi yang baik, perilaku yang dituntut daripadanya adalah yang sesuai dengan kultur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan.
Dari sifat inilah, lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah.
4.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat hal-hal perlu diperhatikan, sebagai berikut:
1.      Patologi Birokrasi harus diobati dengan Aturan, System dan Komitmen pengelolaan yang berorientasi "melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "mempermudah, bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang". Pemerintah harus merubah paradigma lamanya dari yang dilayani menjadi pelayanan dan pengabdi masyarakat.
2.      Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan kualitas pelayanan pubik ini ditujukan pada pelayanan publik dengan model satu pintu dan pelayanan yang berbasis pada pelayanan administrasi dokumen.
3.      Peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan melalui terbentuknya komitmen moral yang tinggi dari seluruh aparatur daerah dan dukungan stakeholders lainnya.
4.       Selain kepemimpinan dan tim yang tangguh, peningkatan pelayanan publik juga dipengaruhi oleh aspek kejelasan dan kepastian proses pelayanan seperti prosedur (mekanisme), biaya, hasil yang diperoleh dan waktu.
5.       Sumber daya yang ada merupakan daya dukung yang signifikan demi lancarnya pelayanan yang berkualitas. SDM atau karyawan yang terampil, memiliki wawasan serta sisi kemanusiaan yang kuat misalnya emphaty adalah faktor utama dari sumber daya yang harus dimiliki terlebih dahulu.

 Daftar pustaka
Prof. Dr. Sondang P Siagian. 1994. Patologi Birokrasi. Analisis, Indentifikasinya dan terapinya. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
Miftah Thoha.2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
SC Dube dan Fred W. Riggs dalam buku Elite dan Modernisasi. 1989. Penyunting Aidit Alwi. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer.2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Penerbit Pustakaraya. Jakarta.
Nazaruddin Sjamzudin. 1993. Dinamika Sistem Politik Indonesia. Penerbit Gramedia. Jakarta.
Syarief Makhya. 2004. Ilmu Pemerintahan:Telaahan Awal. Jurusan Ilmu
Pemernitahan Fisip Unila. Lampung. Buku ajar.
David Osborne dan Ted Gabler. 1995. Mewirausahakan Birokrasi. Penerbit Pustaka Binawan Presindo. Jakarta.
Syafuan Rozi Soebhan. 2000. Model Reformasi Briokrasi di Indonesia. LIPI.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar